Jumat, 27 Januari 2012

Materi Pendidikan Pancasila

Mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dilakukan atas dasar Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 265/Dikti/Kep/2000 dijelaskan bahwa  mata kuliah kepribadian mencakup unsur filsafat pancasila, agama dan kewarganegaraan.
Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan kepribadian yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang landasan dan tujuan pendidikan pancasila, internalisasi nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, system hukum dan ketatanegaraan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Dinamika Pelaksanan UU 1945, juga Pancasila sebagai suatu system filsafat , etika, Ideologi dan paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Tujuan umum dari pendidikan pancasila pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga Negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan Negara.  Selain itu yang mencakup unsur Filsafat Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:
1.      Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan jiwa pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupannya sebagai warga Negara Republik Indonesia
2.      Memahami pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
3.      Memupuk sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEK dan pembangunan
4.      Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristic terhadap nilai-nilai Pancasila.

FILSAFAT PANCASILA
Istilah filsafat sudah tidak asing lagi di dengar, istilah ini dipergunakan dalam berbagai konteks. Terlebih dulu kita bahas mengenai apa itu filsafat dan fungsi filsafat serta kegunaan filsafat,  agar timbul kesan pada diri kita bahwa filsafat adalah suatu yang tidak sukar dan dapat di pelajari oleh semua orang.
Dalam bukunya Van Melsen menggambarkan filsafat sebagai suatu refleksi di dalam Ilmu pengetahuan, Ditilik dari sumber perolehannya, pengetahuan itu dapat dibedakan dalam beberapa macam, apabila pengetahuan itu diperoleh melalui indera manusia maka disebut pengetahuan indrawi (pengetahuan biasa). Jika pengetahuan itu dikembangkan melalui suatu metode tertentu serta bersifat universal disebut pengetahuan ilmiah. Selanjutanya apabila pengetahuan itu diperoleh melalui perenungan yang sedalam-dalamnya (kontemplasi) sampai pada hakikatnya munculah pengetahuan filsafat.
A.   Pengertian mengenai filsafat dan ciri-ciri filsafat dari sudut pandang secara universal yaitu;
1.      Secara etimologis, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata Philein artinya Cinta dan Sophia artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti Hasrat atau Keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.
2.      menurut kata-katanya tersebut di atas filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakekat dari sari atau inti atau esensi segala sesuatu dengan cara ini jawaban yang akan diberikan berupa keterangan yang hakiki.
3.      Secara khusus, karena filsafat telah mengelami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, kondisi, manusia. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususan masing-masing.
Ada berbagai aliran didalam filsafat sebagai suatu bukti bahwa bemacam-macam pendapat yang khusus dan berbeda, misalnya:
1.      Rationalisme yang mengagungkan akal.
2.      Materialisme yang mengagungkan material
3.      Idealisme yang mengagunkan ide.
4.      Stoicisme ang mengagungka tabiat salah.
Aliran – aliran tersebut mempunyai kekhususan masing-masing dengan menekankan kepada sesuatu yang dianggap merupakan inti dan mempunyai tempat prioritas, seperti kesenangan, kesolehan, kebendaan, akal dan ide.

B.    Fungsi Filsafat
Berdasarkan sejarah kelahirannya filsafat mula-mula berfungsi sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan. Pada waktu itu belum ada ilmu pengetahuan lain sehingga filsafat harus menjawab segala macam hal, soal manusia filsafat yang membicarakannya, demikian pula soal masyarakat, soal ekonomi, soal negara, soal kesehatan dan sebagainya. hingga akhirnya perkembangan persoalan masyarakat yang semakin kompleks tidak bisa lagi di jawab secara filsafat maka lahirlah ilmu pengetahuan sanggup memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tersebut, misalnya ilmu pengetahuan alam, Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Ilmu Pengetahuan Kedokteran, Ilmu Pengetahuan Manusia, Pengetahuan Ekonomi dll.
Ilmu pengetahuan tersebut terpecah lagi menjadi lebih khusus. Demikianlah lahirnya berbagai disiplin ilmu yang begitu banyak dan bermacam-macam dengan kekhususannya masin-masing. Spesialisasi terjadi sedemikian rupa, sehingga hubungan antara cabang dan ranting ilmu pengetahuan sangat kompleks. Hubungan-hubungan tersebut ada yang masih dekat tetapi ada pula yang telah jauh, bahkan ada yang seolah-olah tidak mempunyai hubungan. Jika ilmu-ilmu pengetahuan tersebut terus didalami akhirnya sampai juga pada filsafat. Sehubungan dengan keadaan tersebut diatas filsafat dapat berfungsi sebagai interdisipliner sistem. Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetauhuan yang telah kompleks tersebut. Filsapat dapat berfungsi sebagai tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya pengetahuan tentang pohon maka kita wajib meneliti keseluruhan pohon tersebut, dimana kita tidak hanya meperhatikan daunnya, tetapi juga akarnya, bunganya, buahnya dan sebagianya lagi, yang kita tahu untuk meneliti hal tersebut diperlukan disiplin ilmu lainnya.

C.   Kegunaan Filsafat
Berdasarkan uraian diatas, filsafat mempunyai kegunaan sbb:
1.      Melatih diri untuk berfikir kritis, koheren (runtut) dan dapat menyusun hasil pemikiran tersebut secara sistematis.
2.      Memperluas cakrawala pemikiran sehingga mampu melampaui batas-batas pengalaman yang sifatnya empiris, kuantitatif dan terbatas yang merupakan abstraksi dan generalisasi dari hal-hal yang sifatnya kususus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat konseptual.
3.      Melatih diri melakukan peneltian, pengkajian dan memutuskan atau mengambil kesimpulan mengenai suatu hal secara mendalam, rasional dan komprehensif serta bersifat Universal.
4.      Menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai masalah.
5.      Membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
6.      Menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentngan prbadinya maupun dalam hubungan dengan orang lain.
7.      Menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun hubungan dengan orang lain alam sekitar dan Tuhan yang Maha Esa.

D.   Pengertian FILSAFAT PANCASILA
Sesuai dengan pengertian filsafat diatas maka pengertian filsafat pancasila adalah pembahasan pancasila secara flsafati yaitu pembahsan pancasila sampai pada hakikatnya yang terdalam, atau menurut Prof Notonagoro bahwa pengetahuan pancasila merupakan suatu pengetahuan yang terdalam merupakan hakikat Pancasila yang bersifat essensial, abstrak dan universal tetap dan tidak berubah. yang disebut dengan pengertian filsafat pancasila dari segi objek formanya. Sedangkan dari objek materinya yaitu suatu system pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam, dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri.
Maka falsafah Pancasila sebagai falsafah hidup adalah fisafat yang dipergunakan sebagai pedoman atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya.   

E.    Pancasila sebagai Ideologi Nasional
Istiah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita dan logos yang berarti ilmu, secara harfiah ideology berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Seperti halnya filsafat ideology pun memiliki pengertian yang berbeda-beda, hal ini antara lain disebbakan karena tergantung dari filsafat apa yang dianut.
Pengertian ideology secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yag menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan. Sedangkan menurut Soeryanto Poespowardojo ideology dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sifat dasar untuk mengolahnya.
Pada hakikatnya ideology tidak lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupanya.
Ideology ini bersumber pada falsafah, jika falsafah adalah hakikay dari sesuatu maka ideology adalah pemikiran yang berkaitan dengan gagasan bertindak. Jadi ideology didahului oleh falsafah, jelasnya, renungan fasafah terlebih dahulu apabila sudah mengendap renungan falsafah itu melahirkan pandangan hidup yang berisi nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang dijadikan ideologi untuk diwujudkan dalam kehidupan, dan apabila dimantapkan dalam organisasi kenegaraan ia menadi Dasar Negara. Dalam konteks Politik,Pancasila diprsepsikan sebagai Ideologi Persatuan.   


PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI DAN ETIKA POLITIK

A.   NILAI
Nilai (value)merupakan pokok bahasan penting dalam filsafat, dibahas dalam salah satu cabang filsafat yaitu aksiologi. Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness).
Menilai berarti menimbang yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan tersebut menyatkan sesuatu itu bernilai positif atau sebaliknya, hal ini dihubungkan dengan unsure-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, cipta rasa, karsa dan kepercayaannya. Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin.
Nilai terdiri dari:
1.    Nilai Dasar
Adalah nilai yang dituju oleh semua manusia, didasarkan pada kodrat manusia yang merupakan pencerminan kemanusiaan, yang satu sama lain saling terkait dan diperjuangkan oleh umat manusia karena dianggap sebagai sesuatu yang berharga yang dapat memberikan kepuasan batin.
2.    Nilai Instrumen
Keseluruhan nilai yang dipedomani didalam system politik, system ekonomi, system sosial budaya, system hankam yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah.
3.    Nilai Praktis
Nilai implicit yang terkandung dalam sikap, perilaku serta perbuatan manusia sehari-hari yang merupakan perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental.

Sebagai nilai dasar yang fundamental Pancasila menurut Prof Notonagoro S.H. memiliki tiga macam nilai pokok yaitu:
a.       Nilai material
apabila sesuatu itu berguna bagi jasmani manusia.
b.      Nilai vital
Jika sesuatu itu berguna bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan
c.       Nilai kerohanian
Apabila sesuatu itu berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan lebih lanjut menjadi:
1.       Nilai kebenaran atau kenyataan.
2.       Nilai keindahan atau estetis.
3.       Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia.

B.    MORAL
Menurut kamus Poerwodarminto berarti ajaran tentang baik-buruknya perbuatan dan kelakuan (akhlak). Sedangkan menurut Prof. Notonagoro moral menrupakan nilai kebaikan yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia.

C.    NORMA
Menurut kamus Poerwodarminto berarti ukuran (ugeran) untuk menentukan sesuatu.
Dalam diktat kepemimpinan kejuangan yang dikeluarkan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPM) UPN veteran Jakarta 1997, norma diartikan sebagai petujuk-petunjuk, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang mengatur tingkahlaku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan kesadaran atas sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi.

Jadi, yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda saja tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud. Dsalam operasionalnya nilai-nilai ini dijabarkan dalam ukuran yang normatif yang lazim disebut norma atau kaidah.
Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dalam ketetapan MPRS NoXX/MPRS/1966, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
Dengan perkataan lain Pancasila tergolong nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital dan terkandung pula nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, hal ini dapat dibuktikan dari sila-sila Pancasila dari sila yang pertama sampai dengan kelima yang tersusun secara sistematis, hierarkis, bulat dan utuh. Memiliki sifat subjektif dan Objektif.

5  KUNCI POKOK UNTUK MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN PANCASILA
1.      Penuntun Sikap dan Tingkah Laku Manusia Indonesia
Dalam uraian sebelumnya telah kita tegaskan bahwa Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah dapat mengatasi berbagai percobaan dan ujian sejarah sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiaannya.
Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan serta setiap lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Kita yakin bahwa Pancasila itulah yang telah menjiwai dan memberi semangat serta kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik.
2.      Pelaksanaan yang Manusiawi
            Manusia yang hendak kita pahami dan kita harapkan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila bukanlah manusia yang kita tempatkan di luar batas kemampuan dan kelayakan manusia tadi. Dengan kata lain, pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus tetap manusiawi serta merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa.
            Dalam usaha mengamalkan Pancasila, kita memang perlu menyelaraskan angan-angan dengan kenyataan. Kita boleh melambungkan angan-angan kita dianggap baik, seperti yang kita bayangkan mengenai kehidupan berdasarkan Pancasila. Tetapi, pada sisi lain kita harus tetap berpijak pada kenyataan mengenai kemampuan manusiawi untuk mewujudkan angan-angan yang yang indah itu. Menuntut manusia agar bersikap dan bertingkah laku di luar batas kemampuan dan kelayakan manusiawi adalah mustahil. Namun, dengan menyadari sepenuhnya akan kodrat dan martabat manusia, kita harus tetap berusaha meningkatkan corak dan mutu kehidupan yang serba keterkaitan antara manusia sebagai pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap manusia mempunyai keinginan mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik serta berusaha menangkal setiap rintangan yang menghalangi tercapainya keinginan tersebut. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak usaha kita untuk memahami manusia itu sendiri, manusia dan masyarakatnya, serta manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun manusia yang kita pahami bukanlah manusia yang luar biasa. Manusia yang hendak kita pahami adalah manusia yang di samping memiliki kekuatan juga manusia yang disertai dengan kelemahan; manusia yang di samping mempunyai kemampuan, juga mempunyai keterbatasan; manusia yang di samping mempunyai sifat yang baik, juga mempunyai sifat yang kurang baik.
3.      Kodrat Manusia
            Agar Pancasila dapat diamalkan secara manusiawi, pedoman pengamalannya juga harus bertolak dari kodrat manusia, khususnya dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pangkal tolak ini sangat penting sebab manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan hanya akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama manusia lainnya di dalam masyarakat. Tidak dapat dibayangkan manusia yang hdiup menyendiri tanpa berhubungan dan bergaul dengan manusia lainnya. Apabila manusia terpaksa harus hidup sendiri, sifat kesendiriannya itu tidaklah mutlak dan langgeng, tetapi bersifat relatif dan sementara.
            Manusia dilahirkan dengan susunan tubuh yang tidak begitu saja dapat melakukan fungsinya melalui penyesuaian dengan lingkungan alamnya. Namun, ia dilengkapi dengan daya pikir dan kesadarannya. Maka, untuk hidup secara wajar manusia harus memanfaatkan daya pikirnya dengan memakai alat yang dapat membantunya dan menciptakan sarana peralatannya sendiri. Susunan tubuh manusia, misalnya tidak begitu saja dapat bertahan di daerah yang amat dingin, kecuali apabila manusia mengenakan pakaian tebal yang dapat melindungi badannya dari pengaruh suhu yang sangat rendah.
            Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Dalam zaman makin maju, secara langsung atau tidak langsung, manusia memerlukan hasil karya atau jasa orang banyak untuk memenuhi kubutuhan hidupnya mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dalam kondisi seperti itulah, manusia memerlukan bantuan atau kerja sama dengan manusia lain demi kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.
            Tidak hanya dari segi badaniah saja manusia harus berkerjasama dengan manusia lain, tetapi sebagai makhluk yang berperasaan manusia memerlukan tanggapan emosional dari dari orang lain. Manusia sangat memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional yang sangat penting artinya bagi pergaulan serta kesejahteraan hidup yang sehat. Tanggapan emosional itu hanya dapat diperoleh dalam hubungan dengan manusia lain di dalam kehidupan masyarakat.
            Inilah kodrat manusia yang sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi, dan sekaligus makhluk sosial. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bertitik tolak dari kesadaran akan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial, yang merupakan satu kesatuan bulat serta harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Kita harus sadar bahwa manusia hanya mempunyai arti jika dapat hidup bersama manusia lainnya di masyarakat.
            Dalam mempertahankan hidup dan usaha mengejar kehidupan yang lebih baik, mustahil hal itu dikerjakan sendiri tanpa bantuan dan bekerjasama dengan orang lain. Kekuatan manusia pada hakikatnya tidak terletak pada kemampuan fisiknya atau kemampuan jiwanya semata-mata, melainkan terletak dalam kemampuannya untuk bekerjasama dengan manusia lainnya. Dengan manusia lainnya di dalam masyarakat itulah manusia menciptakan kebudayaan yang membedakan manusia dari makhluk hidup yang lain dan yang mengantarkan umat manusia ke tingkat, mutu, martabat, serta harkatnya sebagai manusia hidup pada zaman dahulu, sekarang, dan zaman yang akan datang.
4.      Hubungan Bertimbal Balik dan Seimbang Antara Manusia dan Masyarakat
            Berdasarkan uraian di atas, tampaklah bahwa salah satu masalah pokok kehidupan manusia adalah bagaimana kita memberi arti dan memandang hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakatnya ini merupakan landasan falsafah, yang akan memberi corak dan warna dasar kehidupan masyarakat.
            Ada beberapa pandangan pokok mengenai hubungan manusia di dalam masyarakatnya. Ada pandangan liberal yang bertitik tolak dari keberadaan manusia sebagai individu dan menganggap terbentuknya masyarakat adalah berkat kehadiran individu-individu yang mandiri dan bebas. Pandangan ini memberi arti dan peran yang berlebihan kepada manusia sebagai individu yang bebas dan otonom sehingga keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada keberhasilan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, persaingan bebas yang menjadi ciri pandangan liberal sering kali dilakukan dengan melupakan kepentingan orang lain sehingga terjadi penindasan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, kepentingan umum cenderung diterlantarkan. Dalam cara berpikir demikian itu tak dapat dihindarkan terjadinya pemisahan antara pihak yang kuat dan yang lemah sehingga terjadi kesenjangan sosial antar lapisan. Ini membawa kecenderungan seakan-akan yang kuat sajalah yang dapat hidup. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan lapisan masyarakat yang miskin semakin miskin. Hal itu dengan sendirinya akan menimbulkan ketidakpuasan dan kegelisahan di lingkungan masyarakat dan menciptakan kondisi yang tidak sehat dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
            Berhadapan dengan pandangan tadi ada pandangan yang kolektivistis mengenai hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Pandangan itu memberi bobot yang berlebihan terhadap masyarakat sehingga kedudukan manusia dalam pandangan ini tidak lebih dari sekedar “nomor”  yang kehilangan kepribadiannya. Masyarakatlah yang dianggap segala-galanya sehingga pribadi dianggap seolah-olah sebuah alat saja dari mesin raksasa masyarakat. Pada dasarnya pandangan ini mengingkari manusia dalam harkatnya sebagai pribadi karena semata-mata menekankan kewajibannya terhadap masyarakat, tanpa menghargai hak dan kebebasannya yang melekat pada harkatnya itu. Walaupun masyarakat yang demikian itu mungkin dapat memberikan kecukupan kebendaan, kepuasan rohaniah tidak terpenuhi sehingga hidup ini tidak dapat memberi warna yang indah dan tidak mempunyai makna yang dalam. Dalam masyarakat yang demikian terasa adanya tekanan batin sehingga kebahagiaan yang utuh tidak terpenuhi.
            Pancasila tidak memilih salah satu dari dua pandangan tadi, juga tidak mengawinkannya menjadi satu. Individualisme, Liberalisme, maupun Komunisme dalam segala bentuk dan perwujudannya tidak sesuai dengan sifat komprehensif integral Pancasila. Pancasila menampilkan pandangan bahwa manusia pada hakikatnya adalah kesatuan pribadi, yang memiliki dimensi individual dan sosial sekaligus. Oleh karena itu, pembentukan kepribadiannya harus terjadi dengan merealisasikan kedua dimensi itu secara integral dan seimbang. Pengembangan pribadi hanya terjadi dengan baik sejauh dilakukan dalam konteks kemasyarakatannya, sedangkan masyarakat hanya akan bermakna dan meningkat kualitasnya, sejauh mampu mendukung porses pendewasaan pribadi-pribadi warganya.
            Oleh karena itu, amatlah penting untuk menjaga keseimbangan di antara kedua dimensi tersebut dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pancasila yang bulat dan utuh memberi keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan alam dan dalam hubungannya dengan seluruh bangsa. Dalam pandangan Pancasila, hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakatnya dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai kesatuan yang bulat dan utuh.

5.      Pengendalian Diri
            Bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa setiap manusia selalu berada bersama orang lain. Segala keberhasilan yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan pada dasarnya adalah berkat bantuan dan kerja sama dengan orang lain di dalam masyarakat. Kesadaran yang demikian itu menunjukkan bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan apa yang baik bagi orang lain dan masyarakatnya. Semuanya itu melahirkan sikap dasar bahwa manusia harus senantiasa menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam berbagai hubungan, pergaulan, dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan baik dan dinamis. Dalam berbagai relasi sosial itulah manusia dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian, yaitu seseorang yang mampu menempatkan diri dalam masyarakatnya secara tepat dan benar. Ia tahu mengenai haknya, tetapi juga dimana kewajibannya. Ini berarti bahwa ia mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, pengendalian diri bukanlah sikap yang statis, melainkan dinamis karena dibekali oleh kesadaran diri yang tinggi, sifat moral yang luhur, dan disiplin yang kukuh.
            Kemampuan mengendalikan diri sebagai pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila hendaklah tercipta dalam diri manusia sendiri. Sebagai manusia yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus sadar bahwa apa yang terbetik dalam hati dan apa yang diucapkan serta dilakukan itu selalu berada dalam pengetahuan Tuhan. Kesadaran itu sangat mungkin karena secara kodrati manusia mempunyai daya untuk mawas diri. Manusia mempunyai kesadaran moral yang mampu melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik serta melaksanakan perbuatan dan tingkah lakunya sesuai dengan bisikan hati nuraninya. Pembentukan kesadaran itulah memberi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk berusaha dengan tekun meraih tujuan pembangunan nasional.
            Kemauan dan kemampuan manusia untuk mengendalikan diri dan kepentingannya merupakan pangkal tolak Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Beranjak dari pangkal tolak tersebut, sikap kita akan selalu tanggap dan tanguh, yakni:
a.        kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya;
b.        kewajiban terhadap lingkungan kehidupan masyarakatnya dirasakan lebih besar daripada kepentingan pribadinya.
            Karena merupakan pengamalan Pancasila, dalam mewujudkan sikap hidup tadi manusia Indonesia dituntut oleh kelima sila dari Pancasila: oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab, oleh kesadaran untuk memperkukuh persatuan Indonesia, oleh sikap yang menjungjung tinggi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
            Pengamalan Pancasila tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan pribadi dan kehidupan bersama yang kita cita-citakan, yang kita anggap paling baik. Karena itulah, pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila. Bangsa Indonesia terdiri atas aneka kelompok masyarakat besar maupun kecil, setiap kelompok masyarakatnya terdiri atas keluarga-keluarga, dan setiap keluarga terdiri atas pribadi-pribadi.
            Itulah sebabnya, membangun bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila berarti pula membangun manusia-manusia Pancasila. Mungkin dipersoalkan, bahwa masyarakat adil dan makmurlah yang harus terwujud dahulu, dan apabila masyarakat yang demikian sudah menjadi kenyataan, barulah akan lahir manusia Pancasila. Pandangan seperti itu bertentangan dengan kenyataan sejarah. Apabila pembangunan Pancasila itu harus dilaksanakan setelah masyarakat adil makmur menjadi kenyataan, manusia Pancasila tidak akan pernah lahir, malah mungkin lahir manusia-manusia yang lain. Hanya manusia Pancasilalah yang mampu menjaga arah dan tujuan pembangunan serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Manusia yang tidak menghayati dan mengamalkan Pancasila tidak akan mampu melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan tidak akan mampu mewujudkan masyarakat maju, mandiri, adil, dan makmur.

A.     PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA DAN SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut secara lahiriah merupakan hasil mufakat para anggota kedua badan tersebut. Para anggota kedua badan tersebut adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional yang terkemuka dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan filosofis Pancasila terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kelima sila tersebut di atas diterangkan dalam empat Pokok Pikiran yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diperhatikan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sila-sila Pancasila ini saling berkaitan dan saling memberikan kualifikasi. Makna yang  terkandung dalam setiap sila itu berfungsi memperkaya arti sila-sila yang lainnya.
Adapun pengertian dan makna keseluruhan sila tersebut dapat kita peroleh dengan mempelajari secara mendalam: (a) sejarah pergerakan kemerdekaan nasional sejak awal Abad Ke-20 sampai tahun 1945; (b) rangkaian pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI dalam tahun 1945; (c) pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait; serta (d) materi Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sehubungan.

1.      Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
a.      Arti Bangsa
Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama mereka secara adil. Rakyat yang tidak mempunyai kesatuan tekad demikian bukanlah merupakan satu bangsa. Dengan demikian, sebelum berdirinya suatu negara, dari berbagai golongan masyarakat yang akan merupakan rakyat negara tersebut, terlebih dahulu harus telah tumbuh dan berkembang tekad yang kuat untuk membangun masa depan bersama. Tekad yang kuat untuk membangun masa depan bersama ini disebut sebagai kesadaran kebangsaan, sedangkan wawasan yang tumbuh dan berkembang dari kesadaran kebangsaan tersebut dinamakan wawasan kebangsaan.
Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dan dapat berwawasan sempit. Fasisme dan Naziisme adalah contoh paham kebangsaan yang sempit dan harus kita tolak. Pancasila merupakan contoh paham kebangsaan yang berwawasan luas, yang mengakui dan terkait dengan nilai-nilai yang sama luhurnya. Paham kebangsaan yang berwawasan luas ini terkait erat dengan kemanusiaan dan demokrasi. Tanpa demokrasi, paham kebangsaan yang lahir dari tekad dan semangat kebersamaan itu akan mati dan merosot menjadi Fasisme/Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, melainkan juga berbahaya bangsa-bangsa lain.

b.      Pentingnya Pandangan Hidup Bangsa
Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
Dengan pandangan hidup bangsa yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam, yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula, suatu bangsa akan membangun dirinya.
Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Karena itulah, dalam melaksanakan pembangunan nasional, misalnya, suatu bangsa tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa sendiri. Suatu corak pembangunan yang baik dan memuaskan bagi suatu bangsa belum tentu baik atau memuaskan bagi bangsa yang lain. Karena itulah, pandangan hidup suatu bangsa merupakan hal yang sangat asasi bagi kekukuhan dan kelestariannya.
Agar memperoleh dukungan seluruh rakyat, pandangan hidup bangsa harus berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat yang menjadi unsur rakyat itu. Ringkasnya, pandangan hidup bangsa harus berakar pada pandangan hidup masyarakat.
Setiap manusia dan masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu mempunyai adat-istiadat, agama, serta kebudayaannya sendiri, yang dilindungi, dihormati, serta dimajukan oleh negara. Dengan demikian,  pandangan hidup masyarakat yang menjadi akar pandangan hidup bangsa ini juga akan memperoleh dukungan kuat dari rakyat jika pandangan hidup bangsa tersebut menghormati serta menjamin hak dan martabatnya sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memperoleh dukungan rakyat Indonesia karena sila-silanya, secara keseluruhan, merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang amat majemuk. Oleh karena itulah, Negara Kesatuan Republik Indonesia mencantumkan sesanti Bhineka Tunggal Ika pada lambang Negara. Persatuan dan kesatuan tidak boleh mematikan keaneka agamaan dan kemajemukan sebagaimana kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tetapi malah harus menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan persatuan dan kesatuan itu.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga didukung oleh setiap warga negara karena Pancasila yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya menghormati serta menjamin hak serta martabat kemanusiaannya.
Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa, yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku dengan baik dan benar.
Pancasila memberikan corak yang khas kepada kebudayaan bangsa Indonesia. Karena itu, ia tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila--secara terlepas dari yang lain--bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Itulah yang kita sebut jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam membekali bangsa dengan kekuatan itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, belum terkait dengan struktur kekuasaan. Pancasila yang sudah terkait dengan struktur kekuasaan adalah Pancasila sebagai dasar negara.

c.       Pancasila sebagai Hasil Perjanjian Luhur seluruh Bangsa
Secara historis, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, atau juga disebut sebagai ideologi nasional adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, dan kemanfaatannya bagi bangsa sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan.
Pandangan hidup bangsa atau ideologi nasional dapat dirumuskan secara lengkap atau hanya terbatas pada pokok-pokoknya saja. Pandangan hidup bangsa yang sudah lengkap dapat terancam menjadi kaku dan dogmatis, sedangkan pandangan hidup bangsa yang dirumuskan pokok-pokoknya saja memungkinkan penyesuaian pelaksanaannya secara terus-menerus dengan dinamika masyarakat. Sesuai dengan peringatan para pendiri negara mengenai dinamika masyarakat Indonesia memilih jenis pandangan hidup bangsa yang memungkinkan penyesuainnya secara terus-menerus dengan dinamika masyarakat.

d.      Sifat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pandangan hidup bangsa, yang selain mempunyai nilai dasar yang bersifat tetap juga mampu berkembang secara dinamis, disebut sebagai ideologi terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri dari dua jenis nilai, yaitu nilai-nilai dasar, yakni tentang cita-cita, tujuan, serta lembaga-lembaga penyelenggara negara utama, termasuk tata hubungan antar lembaga serta tugas dan wewenangnya, yang bersifat tetap sepanjang jaman; dan nilai-nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksananya, yang dapat disesuaikan dengan kehendak zaman. Bagaimana nilai-nilai itu dilaksanakan dalam kenyataan merupakan praksis dan ideologi.
Berdasarkan uraian di atas, Pancasila sebagai nilai dasar ideologi negara tidak boleh berubah. Yang dapat berubah adalah nilai-nilai instrumental yang merupakan pengalaman, pengembangan, dan pengayaan nilai-nilai dasar.
Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat  ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, “… Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok ini diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, merubahnya, dan mencabutnya.”

2.      Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa tetapi juga merupakan dasar negara, yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pancasila sebagai dasar Negara juga dapat disebut sebagai ideologi negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Seluruh tataanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila lebih terkait dengan struktur kekuasaan secara formal.
Sebagai dasar negara, Pancasila meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum ini dirangkum dalam empat pokok pikiran yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Pertama, Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Persatuan adalah Negara yang melindungi dan meliputi seluruh bangsa, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan; Kedua, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; Ketiga, Negara didasarkan pada Kedaulatan Rakyat, yang diselenggarakan melalui permusyawaratan perwakilan; Keempat, Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah serta lain-lain Penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa empat pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah sama dengan Pancasila, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasalnya.
Para pembentuk negara merumuskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan-aturan pokok belaka. Pelaksanaan kaidah-kaidahnya dilakukan dengan menyusun undang-undang, yang ditugaskan kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pernyataan ini mengandung makna bahwa negara Republik Indonesia harus mengganti seluruh perundang-undangan warisan zaman kolonial dengan perundang-undangan nasional, yang sepenuhnya berdasarkan kaidah konstitusional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


A.     NEGARA PANCASILA SEBAGAI NEGARA KEBANGSAAN YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA

1.      Pertumbuhan Kesadaran Kebangsaan
Kesadaran kebangsaan tidaklah timbul sekaligus dalam kehidupan rakyat Indonesia, tetapi tumbuh secara berangsur, bermula pada kalangan terpelajar, kemudian menyebar keseluruh lapisan masyarakat, Pada awalnya, kesadaran kebangsaan berwujud semangat kemerdekaan, yang merupakan reaksi terhadap kekuasaan asing yang menindas. Dalam perkembangan selanjutnya, kesadaraan kebangsaan ini tumbuh menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa, yang antara lain, mencakup cita-cita nasional, tujuan nasional, sasaran nasional, serta sistem nasional yang akan diwujudkan dalam kenyataan.
Pada umumnya, disepakati bahwa tumbuhnya kesadaran kebangsaan ini diawali dengan terbentuknya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Boedi Oetomo adalah organisasi modern pertama dalam masyarakat Indonesia,  yang mempunyai anggaran dasar, rangkaian program untuk memajukan masyarakat, serta susunan pengurus yang dipilih untuk melaksanakan program tersebut. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 lebih jelas lagi menunjukan kesadaran kebangsaan itu, dengan menyatakan kehendak untuk hidup sebagai satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, serta perang kemerdekaan yang berlangsung antara tahun 1945-1949 merupakan wujud paling nyata dari telah meluasnya kesadaran kebangsaan ini dalam seluruh kalangan rakyat Indonesia.
Kesadaran kebangsaan ini perlu dipelihara secara terus-menerus, baik dengan cara memasyarakatkan sejarah pertumbuhan kesadaran kebangsaan tersebut kepada generasi berikutnya yang lahir dalam masyarakat maupun dengan mewujudkan cita-cita nasional, tujuan nasional melalui berfungsinya seluruh komponen sistem nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan.

2.      Sejarah Ringkas Berdirinya Negara RI sebagai Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Setelah melalui perjuangan yang panjang, bangsa Indonesia akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tiga hari setelah penyerahan kekaisaran Jepang kepada Komando Pasukan Sekutu. Peluang kemerdekaan Indonesia memang terkait dengan terjadinya Perang Dunia Kedua di Timur Jauh. Untuk memperoleh perspektif sejarah yang jelas, perlu kita pahami perkembangan peristiwa sekitar perang dunia tersebut.
Jepang memasuki Perang Dunia II pada tanggal 7 Desember 1941 dengan secara mendadak menyerang kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour, Honolulu, Hawaii. Balatentara Jepang ini melanjutkan penyerbuan ke arah selatan dan menduduki berbagai negara, baik negara-negara yang merdeka maupun tanah jajahan negara-negara Barat, termasuk ke Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada panglima pasukan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Patut diketahui bahwa sebelum balatentara Jepang ini menyerbu Hindia Belanda, Radio Tokio telah berpropaganda secara gencar bahwa Jepang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tidaklah mengherankan jika kedatangan tentara Jepang tersebut mula-mula disambut dengan gembira oleh rakyat.
Namun, pemerintah Jepang tidaklah bermaksud menolong atau memerdekakan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan. Niat Jepang yang sesungguhnya adalah mengusai sumber daya alam negara-negara yang didudukinya itu untuk kepentingan ekonominya sendiri. Dalam waktu singkat, sumber daya alam, bahan makanan, serta harta benda rakyat dirampas dan dibawa ke negeri mereka. Bersamaan dengan itu dalam bidang politik mereka mengambil tindakan keras, antara lain, dengan membentuk pemerintahan militer, melarang pembicaraan atau propaganda politik, dan melarang dikibarkannya bendera nasional mereka masing-masing.
Walaupun demikian, di samping penderitaan hebat rakyat itu, terdapat sisi lain yang “menguntungkan”, yakni dilatihnya secara besar-besaran para pemuda Indonesia dalam kemahiran militer oleh pasukan Jepang meskipun maksud sesungguhnya adalah untuk kepentingan perang mereka sendiri dalam menghadapi kemungkinan serangan balas Sekutu. Para pemuda yang memperoleh latihan militer inilah di kemudian hari yang memainkan peranan penting dalam masa perang kemerdekaan.
Dalam tahun 1943 dan 1944 tentara Jepang sudah mengalami rangkaian kekalahan hampir di semua medan pertempuran. Dalam keadaan terjepit demikian, Jepang mulai berusaha mengambil hati bangsa-bangsa yang terjajah dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang terjajah tersebut, seperti  kepada Filipina, Birma (sekarang Myanmar), dan Indonesia. Namun, maksud sesungguhnya adalah agar bangsa-bangsa tadi tetap membantunya dalam perjuangan melawan pihak sekutu.
Tanggal 7 September 1944 di depan parlemen di Tokyo, Pemerintahan Jepang secara resmi menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia “kelak dikemudian hari” jikalau Jepang memenangkan peperangan. Bersamaan dengan itu dibolehkan mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta membicarakan soal-soal politik. Tanggal 1 Maret 1945 janji kemerdekaan itu diulangi kembali, tetapi kini tanpa syarat, dan dijanjikan untuk membentuk suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sesuai dengan namanya, badan ini ditugasi mempelajari hal-hal yang diperlukan  untuk menyelenggarakan suatu negara merdeka. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tersebut, dengan 62 orang anggota yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso. BPUPKI ini mengadakan dua kali persidangan: pertama dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, dan kedua dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua, anggota BPUPKI ditambah jumlahnya dengan enam orang anggota baru, sehingga menjadi 68 orang. Pada tanggal 28 Mei 1945, anggota BPUPKI dilantik oleh pembesar tertinggi balatentara Jepang di Jawa dan pada tanggal 29 Mei keesokan harinya dimulailah sidangnya yang pertama.
Pada hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei 1945, ketua meminta para anggota BPUPKI untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dari pandangan serta pendapat para anggota untuk memenuhi permintaan ketua sidang inilah pembicaran itu berkembang selama tiga hari berikutnya. Anggota BPUPKI, Ir. Soekarno, yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 merangkum, menjernihkan, dan menegaskan seluruh pemikiran mengenai dasar negara Indonesia yang hendak dibentuk itu dalam lima sila, dan atas saran seorang ahli bahasa keseluruhan sila yang hendak dijadikan dasar negara itu dinamakan Pancasila.
Pada akhir Sidang Pertama tersebut, ketua siding membentuk sebuah panitia yang terdiri dari delapan anggota yang diketuai oleh Ir. Soekarno, yang mempunyai tugas, antara lain, mengumpulkan dan menggolong-golongkan usul-usul yang diajukan peserta sidang. Panitia yang disebut sebagai Panitia Delapan ini berhasil menggolong-golongkan usul-usul yang masuk menurut jenis masalahnya serta melaporkannya kemudian kepada Sidang Kedua BPUPKI.
Pada tanggal 22 Juni 1945 Ketua Panitia Kecil telah mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Anggota BPUPKI yang ada di Jakarta adalah sebanyak 38 orang. Rapat tersebut, antara lain, membahas masalah hubungan agama dan negara, dan kemudian membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Ir. Soekarno, K.H. Abdul Kahar Moezakkir, K.H. Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, dan H. Agus Salim. Panitia ini dikenal sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini telah mencapai persetujuan, yang termaktub dalam satu naskah, yang oleh panitia kecil disebut sebagai Rancangan Preambul Hukum Dasar. Hasil Panitia Sembilan tersebut oleh Mr. Muh Yamin dinamakan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945.
Di dalam rancangan Preambul Hukum Dasar itulah terdapatnya rancangan dasar negara. Setelah mengalami penyempurnaan, rancangan dasar negara tersebut diterima menjadi dasar negara yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut Pancasila.
Rancangan preambul dan hal-hal lain dilaporkan oleh ketuanya kepada Sidang Kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, Ketua BPUPKI membentuk tiga buah panitia, yaitu: (1) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno; (2) Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso, dan (3) Panitia Soal Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bekerja sama selama 3 hari, antara lain, dengan membentuk satu Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo. Pada tanggal 14 Juli, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Ir. Soekarno, melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang BPUPKI. Adapun hasil Panitia Perancang Undang-Undang-Undang Dasar yang disampaikan kepada Sidang BPUPKI terdiri dari atas 3 buah naskah (1) rancangan teks proklamasi, yang isinya diambil dan dikembangkan dari Alinea-alinea 1, 2, dan 3 rancangan Preambul Hukum Dasar, yang merupakan satu teks proklamasi yang agak panjang; (2) Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Alinea ke-4 rancangan Preambul Hukum Dasar; dan (3) Rancangan (Batang Tubuh) Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 15 bab dan 42 pasal, termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.
Pada tanggal 14 Juli 1945, setelah melalui perdebatan dan perubahan, teks pernyataan Indonesia merdeka  serta teks Pembukaan Undang-Undang Dasar diterima oleh sidang.
Tanggal 15 Juli 1945, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan umum tentang dasar, falsafah, serta sistem yang dipakai dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar. Sesuai pemberian penjelasan umum, dilanjutkan dengan penjelasan rinci tentang pasal-pasalnya oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Setelah melalui perdebatan selama dua hari, dan mengadakan perubahan seperlunya, pada tanggal 16 Juli 1945, diterimalah secara bulat Rancangan Undang-Undang Dasar.
Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Balatentara Jepang disertai usulan dibentuknya suatu badan baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang keanggotaannya mewakili seluruh Indonesia. Atas dasar usulan itu, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini beranggotakan 21 orang. Sebagai ketuanya, ditunjuk Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ketua dan Wakil Ketua PPKI beserta mantan Ketua BPUPKI diminta menemui Jenderal Besar Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang Daerah Selatan, yang berkedudukan di Dalat, suatu kota kecil di sebelah utara Saigon (sekarang kota Ho Chi Minh). Dalam upacara singkat di Dalat tanggal 12 Agustus 1945 itu Jenderal Besar Terauchi menyatakan bahwa (1) Pemerintah Agung di Tokyo telah menyetujui kemerdekaan bangsa Indonesia; (2) kapan kemerdekaan Indonesia itu diumumkan terserah kepada PPKI sendiri, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Ketiga Pemimpin ini kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945.
Sementara itu, para pejuang yang bergerak di bawah tanah memberitahukan bahwa Jepang telah mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada pihak Sekutu dan meminta agar Ir. Soekarno sendiri, sebagai pemimpin rakyat, menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan tidaklah diumumkan atas persetujuan balatentara Jepang, tetapi atas desakan rakyat Indonesia sendiri, yang diwakili oleh para pemuda. Pada tanggal 16 Agustus dinihari, Ir. Soekarno sekeluarga serta Drs. Moh. Hatta dibawa oleh beberapa perwira Peta atas prakarsa para pemuda ke Rengasdengklok, Krawang (yaitu markas kompi Peta) agar kedua pemimpin bangsa itu dapat meneruskan pimpinan pemerintah Republik Indonesia dari sana karena rakyat akan menyerbu kota Jakarta untuk melucuti Jepang. Malam harinya para pemimpin ini kembali ke Jakarta dan menyelenggarakan rapat  PPKI. Namun, PPKI dilarang oleh pemerintah balatentara Jepang mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan karena sejak tanggal 14 Agustus 1945, Jepang yang telah kalah perang mendapat perintah dari pemerintahan militer sekutu untuk tetap mempertahankan statusquo, dan sama sekali tidak boleh mengadakan perubahan ketatanegaraan apapun.
Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahwa sejak malam tanggal 16 Agustus itu, semua janji Jepang untuk memerdekan Indonesia telah batal. Sejak saat itu, bangsa Indonesia mengambil putusan untuk menentukan nasib di tangannya sediri. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah Jepang. Untuk lebih menunjukkan bahwa PPKI adalah sebuah badan yang bersifat nasional, Ketua menambah jumlah anggota PPKI dari 21 menjadi 27 orang.
Teks proklamasi disusun dan disetujui serta ditanda tanganni oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia,  menjelang dini hari tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, didahului dengan suatu pidato singkat. Bunyi pidato singkat dan proklamasi itu sebagai berikut:
“Saya telah minta saudara-saudara hadir disini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus tahun! Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam jaman Jepang kita nampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan sendiri. Hanya bangsa ygn berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.
Maka kami tadi malah telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.
Dengarkanlah Proklamasi kami:

Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‘45
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta.
Demikianlah Saudara-saudaraku!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari, datanglah “utusan” dari masyarakat Indonesia Bagian Timur, yang berada dalam wilayah kekuasaan angkatan laut Jepang, menghadap Drs. Moh. Hatta. Mereka menyatakan bahwa rakyat didaerah itu berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Dengan semangat persatuan, keesokan hari menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hal yang pelik ini dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta bersama empat anggota PPKI, yaitu K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku M. Hasan. Kesemuanya adalah tokoh-tokoh yang beragama Islam yang menyetujui dicoretnya tujuh kata tersebut dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah sah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara telah merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Dalam sidang ini pula dipilih Presiden dan Wakil Presiden kita yang pertama, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut telah memberikan sifat khas kepada Negara Kebangsaan Indonesia, yang bukan merupakan negara sekuler dan juga bukan merupakan negara agama. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang berarti bahwa negara mejunjung tinggi manusia sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya.
Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya adalah suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. Memang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa seseorang untuk memeluk dan menganutnya. Dengan perkataan lain, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama dan kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang paling asasi karena langsung bersumberkan martabat manusia sebagai pribadi dan sebagai mahluk ciptaan Tuhan, dan karena itu, bukanlah pemberian negara, bukan pula pemberian golongan. Hak dan kebebasan itu merupakan pilihan pribadi masing-masing manusia, yang disertai dengan tanggungjawab pribadi. Setiap umat beragama spiritualnya dalam masing-masing agama dan kepercayaannya. Negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dari setiap warga negara pada umumnya dan dari penyelenggara negara pada khususnya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Dengan menganut paham kebangsaan dan berwujud negara persatuan, negara Republik Indonesia menyatu dengan seluruh rakyatnya, dengan tidak membedakan golongan yang satu dengan golongan yang lain. Negara Kebangsaan Indonesia berdiri di atas golongan dan perseorangan, dan menyatu dengan seluruh rakyat dan tatanan yang demokratis, dengan tidak membeda-bedakan golongan yang satu dengan yang lain. Wawasan kebangsaan mengandung arti setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan masyarakat, dan berkedudukan sama terhadap hukum, pembelaan negara, dan penyelenggara negara.
Undang-Undang Dasar
Amerika Serikat adalah negara yang pertama membuat Undang-Undang Dasar tertulis, disusun oleh suatu majelis Konstituante di Kota Philadelphia pada 1 Maret 1781, dan disahkan tanggal 17 September 1787. Barulah kemudian negara-negara di Eropa mengikuti jejak Amerika serikat dengan membuat undang-undang dasar sendiri.
Sebetulnya apa sih Undang-Undang Dasar itu?
UUD negara adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus di taati. Menurut sifat dan fungsinya merupakan suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas pokok cara kerja badan tersebut.
Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk negara dan mengatur atau memerintahnya. Hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara serta hubungan-hubungan negara baik vertikal maupun horizontal antar lembaga-lembaga. Perturan-peraturan itu sebagian tertulis, sebagian tak tertulis dalam bentuk usages, understandings, custom and conversation. Bagian yang tertulis biasa disebut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Untuk dapat mengertisungguh-sungguh tentang maksud undang-undang dasar suatu negara harus diketahui dalm suasana apa teks itu dibuat, dengan demikian dapat dimengerti apa yang menjadi maksud dari undang-undang dasar itu dan alira pikiran apa yang menjadi dasar bagi undang-undang dasar tersebut.
Pada umumnya undang-undang dasar itu tidak memuat peraturan-yang mendetail tentang urusan negara melainkan hanya norma fundamentiil saja yang harus dilengkapi, karena itu UUD negara yang satu berbeda dengan UUD negara yang lain namun setidaknya UUD harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal berikut.
a.      Bentuk negara dan organisasinya (monarki atau republik, negara federal atau negara kesatuan, pembagian wilayah dalam daerah-daerah.
b.      Susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas
c.       Hak-hak fundamentil warga negara dan badan-badan hukum termasuk bidang politik.
d.      Hal lain yang bersifat mendasar
Negara modern memperoleh Undang-Undang Dasar dengan melalui salahsatu cara sebagai berikut:
a.      Pemberian (Grant)
Undang-undang dasarr yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat pada negara-negara yang berbentuk kerajaan, negara-negara monarki yang mula-mula bersifat absolut lambat laun sebagai akibat timbulnya paham demokrasi berubah sifatnya menjadi negara monarki konstitusional.
b.      Melalui Revolusi
Salah satu cara untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang tidak disenangi rakyatnya ialah melalui revolusi dengan mengadakan perebutan kekuasaan (coup de ‘Etaf). Pemerintahan yang baru akibat revolusi lalu membuat undang-undang dasar yang diuasahakan mendapat persetujuan rakyatnya.
c.       Pembuatan (Deliberate Creation)
Undang-undang dasar dalam hal ini dibuat setelah suatu negara baru didirikan (walaupun konsep disusun sebelum negara resmi berdiri).
Apakah Indonesia punya Undang-Undang Dasar?
Semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekaran Negara Republik Indonesia telah mengalami 3 macam Undang-Undang Dasar dalam 4 masa, yaitu:
1.      UUD 1945 yang ditetapkan pada tgl 18 Agustus 1945 dan dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan mulai berlakunya konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945 jelas belum dilaksanakan dan dalam kurun waktu ini sempat diangkat anggota DPR sementara, waktu itu masih terus diperlakukan ketentuan aturan perlaihan Pasal IV yang dinyatakan bahwa “sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”. Salah satu penyimpangan konstitusional yang prinsipil dalam kurun waktu 1945-1949 itu ialah perubahan sistem kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer.
2.      Konstitusi RIS yang berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 . saat itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia namun kita pihak republik Proklamasi terpaksa menerima berdirinya Negara Indonesia yang lain dari yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan didirikan berdasar UUD 1945 yang kita tetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, negara kesatuan Republik Indonesia terpaksa menjadi negera federal Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS. Untunglah Negara Federasi ini hanya berlangsung sangat singkat. Berkat kesadaran para pemimpin RIS dengan dipelopori oleh pimpinan-pimpinan yang republik maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Federal RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dengan landasan UUD lain dari UUD 1945 yaitu dengan menetapkan UUD sementara (UUDS) 1950.
3.      UUDS 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Menurut UUD ini sistem pemerintahan yang dianut adlah sisitem pemerintahan parlementer, bukan sistem presidensiil. Maka presiden dan wakil presiden adalah sekedar presiden konstitusional dan tidak dapat di ganggu gugat. Pelaksanaan dari UUDS 1950 yang berlandaskan pada pemikiran demokrasi liberal berdampak pada kekacauan politik, keamanan, maupun ekonomi, konstituante yang ber tugas menyusun UUD yang tetap ternyata mengalami kemacetan total dan bahkan mempunyai akibat yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.
4.       UUD 1945 berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang, Dekrit Presidenn 5 Juli 1959 dapat dilihat sebagai usaha untuk mengadakan koreksi terhadap masa lampau yaitu masa berlakunya konstitusi RIS dan UUDS 1950
Adapun pertimbangan untk kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain adalah sebgai berikut:
1.      UUD 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana perjuangan dimulai dan yang dpat dipakai untuk landasan guna menyelesaikan perjuangan pada tingkatan sekarang (yaitu th 1959)
2.      UUD 1945 adalah cukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
3.      UUD 1945 menjamkin ada pemerintahan yang stabil selama 5 tahun
4.      UUD 1945 unsur golongan fungsional dapat dimasukkan dalam MPR, DPR dan DPA.
Pelaksanaan UUD 1945 sejak 5 juli 1959 sampai sekarang dapat dibedakan menjadi 3 kurun waktu yaitu:
a.      Kurun waktu antara 1959 – 1965 dikenal dengan orde lama
b.      Kurun waktu antara 1966 sampai 21 Mei 1998 dikenal dengan Orde Baru
c.       Kurun waktu antara Mei 1998 sampai sekarang dikenal dengan Orde Reformasi.
Pada masa orde lama maupun orde baru terdapat banyak penyimpangan terhadp UUD 1945, pada masa orde lama diantaranya adalah:
1.      Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibentuk berdasrkan undang-undang seperti ditentukan dalam UUD 1945 (bersifat sementara)
2.      Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR telah menggunakan kekauasaan itu dengan tidak semestinya (membentuk UU tanpa persetujuan DPR)
3.      MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seseoarang sebagai presiden seumur hidup (pasal 7 UUD 1945 menyebutkan masa jabatan presiden adalah 5 tahun)
4.      Hak budget DPR tidak berjalan, artnya pemerintah tidak mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan waktu tahun 1960 presiden membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah.
5.      Dalam rangka memperoleh kekuasaanya, presiden telah mengangkat para ketua/wakil ketua MPRS, DPR-GR, mahkamah agung dan ketua/wakil ketua DPA sebagai menteri, padahal menteri adalah jabatan eksekutif dan merupakan pembantu presiden.
Sedangkan pada masa orde baru terjadi penyimpangan yang diantaranya yaitu:
1.      Telah menyalahi komitmen, bahwa orde baru akan menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
2.      Telah menempatkan ABRI di MPR/DPR, melalui peraturan perundang-undangan yang mengoingkari UUD 45 (anggota MPR/DPR adalh dipilih bukan diangkat)
3.      Membatasi kebebasan warga negara dalam berpolitik dan berpendapat antara lain kepada yang berpandagan berbeda dengan orde baru.
Puncak dari penyimpangan orde lama ditandai dengan pemebrrontakan yang gagal oleh partai komunis Indonesia (PKI)pimpinan Aidit yang dikenal dengan peristiwa G-30-S/PKI yang dilanjutkan dengan meningkatnya tuntutan rakyat dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), sedangkan puncak dari penyelenggaraan orde baru ditandai oleh meningkatnya demontrasi yang menamakan orde reformasi dengan tuntutan antara Lain:
1.      Mundur dan adili Soeharto beserta kroni-kroninya
2.      Bersihkan pemerintah dari unsur KKN
3.      Hapus dwifungsi ABRI.

HUBUNGAN NEGARA, DENGAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUKNYA
Indonesia adalah Nama dari suatu Negara, tentu memiliki warga negara juga penduduk, tentunya terdapat hubungan antara negara, warga negara dan penduduknya.
Apa sih negara?
Negara disebut juga staat (Belanda) atau state (Inggris), kata Staat atau State berasal dari bahasa latin status atau statum yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, juga bisa diartikan tegak atau tetap.
Negara diartikan berbeda-beda menurut beberapa ahli, seperti menurut Spinoza misalnya “Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antar semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis)”  sedangkan menurut Aristoteles “ negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya”. 
Lebih luas lagi negara dapt didefinisikan sebagai suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
Atau Negara merupakan suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan yang memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi dengan masyarakat lain yang diluar.
Dan siapakah warga negara?
Pada pasal 26 ayat 1 UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undangsebagai warga negara.
Sedang menurut UU no 62 tahun 1958, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yag berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia
Terdapat dua jenis asas kewarganegaraan yang dapat dibedakan yaitu ius sanguinis ( unsur darah/keturunan) dan ius soli (unsur daerah/tempat lahir).
Siapakah Penduduk?
Pada Pasal 26 ayat 2 UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Adapun hak dan kewajiban seorang warga negara di atur dalam UUD 1945 pada pasal 26, 27, 28, 29 dan 30, 31,32, 33 yaitu:
1.      Hak memperoleh perlindungan hukum (kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan)
2.      Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3.      Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
4.      Kemerdekaan memeluk agama
5.      Hak dan kewajiban pembelaan negara
6.      Hak mendapat pengajaran
7.      Dapat memajukan kebudayaan Nasional Indonesia
8.      Memperoleh kesejahteraan (Kesejahteraan Sosial)
Jadi bagaiaman hubungan antara Negara, warga negara dan penduduknya?
Negara sebagai suatu susunan masyarakat yang terdiri dari warga negara dan penduduk di suatu wilayah teritorial tertentu memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya dengan cara mensintesiskan kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan UUD yang berlaku untuk negara tersebut.

LAMBANG-LAMBANG PERSATUAN INDONESIA
a.      BAHASA
Bahasa indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa melayu, sebuah bahasa austronesia yang digunakan sebagai  lingua franca di Nusantara, kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern .
Bahasa Indonesia modern dapat dilacak sejarahnya dari literaur melayu kuno, pada awal abad ke-20 bahasa melayu pecah menjadi dua. Ditahun 1901 Indonesia dibawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan tahun 1904 Malaysia dibawah Inggris mengadopsi ejaan wilkinson.
Bahasa indonesia secara resmi di akuisebagai bahasa nasional pada saat sumpah pemuda, 28 Oktober 1928, penggunaan bahasa melayu sebagai bahsa Indonesia diprakarsai oleh Muhamad Yamin dalam pidatonya pada kongres Nasional kedua di Jakarta.
b.      BENDERA
Pasal 35 UUD 1945 menetapkan Bendera Negara Republik Indonesia yaitu, sang Saka Merah Putih. Diatur juga dalam UU No. 24 th 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Th 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
c.       LAGU KEBANGSAAN
Lagu kebangsaan tidak diatur dalam UUD 1945 sebagaimana halnya dengan lambang negara namun kedudukannya sama dengan bendera dan bahasa yaitu sama-sama sebagai piranti lambang persatuan Indonesia.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dengan peraturan pemerintah No.44 th 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Bab V pasal 9, berbunyi “....... pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan dimaksud dalam peraruran ini maka orang yang hadir, berdiri tegak di tempat masing-masing, mereka yang berpakaian seragam dari suatu organisasi memberi hormat. Dengan cara yang telah ditetapkan untuk organisasi itu. Mereka yang tidaj berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan bawah dan meletakan tapak tangan dengan jari raoat di paha, sedang  menutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban dan kudung atau topi. Warna yang dipakai menurut agama atau kebiasaan.

d.      LAMBANG NEGARA
lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian dan kemegahan daripada negara tersebut. Lambang negara republik indonesia “Garuda Pancasila”disusun berdasasrkan pasal 3 UUDS 1950. Dalam tahun itu Pemerintah Republik indonesia membentuk suatu panitia khusus untuk menciptakan suatu lambang negara RI. Setelah diadakan penyelidikan dengan seksama dan melalui berbagai konsep maka akhirnya terciptalah lambang negara Garuda Pancasila yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951 serta dimuat dalm lembaran negara no.111 tahun 1951 kemudian dikeluarkan pula peraturan tentang penggunaan daripada lambang negara tersebut dengan peraturan pemerintah No.43 tahun 1958.
Menurut ilmu heraldika yaitu suatu cabang dari ilmu sejarah, tiap-tiap lambang yang sempurna jika memiliki tiga bagian yaitu:
1.      Adanya Candra Sengkala
Candra artinya melukiskan atau menjadikan, sengkala artinya waktu atau peristiwa yang terjadi. Candra Sengkala dapat diartikan mengingatkan suatu peristiwa dan lazimny adilukiskan dalma bentuk binatang.
2.      Adanya perisai
Pada perisai juga biasanya ada lukisan atau gambar yang mempunyai arti atau makna.
3.      Adanya seloka atau sesanti
Biasanya berwujud motto
Dalam lambang Negara Republik INdonesia candra sengkala terlukis dalam burung sakti elang rajawali atau lebih dikenal dengan burung garuda. Yang merupakan burung mitologi melambangkan pembangunan dan perlindungan di lingkungan seluruh bangsa Austronesia.
Perisai yang tergantung di leher burung garuda terbagi dan memuat lima ruangan dari masing-masing sila Pancasila,karena itu disebut pula perisai pancasila.
Lambang-lambang tersebut oleh panitia negara perumus pencipta lambang negara (antara lain Prof. Muhamad Yamin)telah diambil sebagai contoh adalah lambang-lambang yang ditemukan diatas materai yang berasal dari majapahit.
Seloka atau sesanti yang tertullis di pita yang tercengkeram oleh cakar burung garuda adalah seloka yang dipetik dari buku sutasoma karangan mpu tantular yang berbunyi Bhineka Tunggal Ika.
Selain memenuhi syarat tiga bagian, Juga Lambang Negara Garuda Pancasila adalah sempurna karena bentuknya sederhana namun telah mencakup sejumlah pengertian dan tujuan, yaitu sebagai berikut:
1.      Burung Garuda  adalah lambang kekuasaan dan kekuatan serta lambang tenaga pembangunan dan pemeliharaan seluruh bangsa Indonesia, burung yang berwarna kuning emas melambangkan kemegahan bangsa dan negara Indonesia. Jumlah bulu pada tiap sayapnya 17, pada ekor 8, dibawah leher 19 dan kecil-kecil di leher 45 ini melukiskan atau mengingatkan hari proklamasi kemerdekaan negara 17 agustus 1945.
2.      Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan bagi bangsa Indonesia. Perisai terbagi dalam lima ruangan yang masing-masing melambangkan sila pancasila, yaitu:
3.      Seloka ata sesanti Bhineka Tunggal Ika yang dipetik dari kalimat dalam buku sutasoma hasil karya mpu tantular pada zaman kerajaan majapahit abad XIV. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Dalam buku sutasoma lengkapnya berbunyi “Bhineka Tunggal Ika, tanhana dharma mangruwa” yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, tak ada peraturan yang bersifat dualisme. Dalam kitab itu disusun sistem filsafat tentang pengertian monotheisme (ke-Esa-an Tuhan) yang disebut Shiwa Budha dan yang secara historis tumbuh dari dua agama yang pada hakikatnya saling bertentangan.
Selain daripada itu garis melintang ditengah perisai adalah menggambarkan Khatulistiwa yang melintasi pulau sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, selanjutnya warna merah putih dalam perisai merupakan warna sang saka merah putih.
Secara keseluruhan lambang Negara Republik Indonesia “Garuda Pancasila” melambangkan jiwa dan tradisi-tradisi serta cita-cita bangsa Indonesia yang telah dengan gemilang mendapat/mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan memusatkan pikiran dan gerak dalam mencapai cita-cita pembangunan demi kemakmuran bangsa dan kejayaan negara, sekaligus mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

DEMOKRASI DI INDONESIA
Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya demokrasi menjadi satu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Dengan ciri-ciri pemerintahanya sebagai berikut:
1.      Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan)
2.      Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang
3.      Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara
4.      Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Demokrasi berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti kekuasaan untuk rakyat  atau oleh pendukungnya diistilahkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Menurut Prof. Hazairin demokrasi Pancasila ialah pada dasarnya demokrasi yang telah dipraktikan oleh semua pihak bangsa indonesia semenjak dahulu kala, dan sekarang ini dijumpai dlam praktik hidup masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari walaupu  telah mulai rusak sebagai akibat penjajahan dan masuknya budaya asing yang mengimpor demokrasi ala barat dengan berdiameter berlainan dengan demokrasi Indonesia.
Dasar dari demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yang menjadi subjek adalah rakyat yang artinyarakyat berhak ikut secara efektif meneentukan keinginan-keinginan dan pelaksana yang melaksanakan keinginan-keinginan itu dengan turut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara dan menentukan mandataris atau pimpinan yang akan melaksanakan garis-garis besar haluan itu.
Demokrasi pancasila tidak saja demokrasi dalam bidang politik, yang hanya mengatur tentang masalah politik negara atau hal yang berhubungan dengan pengaturan kenegaraan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial dan kebudayaan yang diatur dalam UUD 1945. Dengan kata lain demokrasi pancasila adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang berarti bahwa dalam bidang-bidang tersebut rakyat diikutsertakan dalam keterlibatannya sehingga masalah itu dirasakan sebagai masalahnya sendiri. Dengan demikian gagasan demokrasi sebgai pengembangan populisme dan progresivisme diatur secara konstitusional. Yang dalam hal ini UUD 1945.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila di Indonesia mencakup macam-macam demokrasi. Disamping sebagai demokrasi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan juga sebagai demokrasi konstitusional sebab demokrasi ini berdasar atas konstitusi, dimana UUD itu sendiri merupakan realisasi pancasila sebagai dasar negara.